Kenapa Buku ini Penting Anda Miliki ?
Karena buku ini memberikan kisi-kisi risiko hukum pada pengadaan barang/jasa yang harus dipahami dan dihindari, baik dari segi audit maupun dari segi manajemen risikonya. selain itu, buku ini memberikan cara untuk menghadapi pemeriksaan oleh APH.
Isi Buku
- Pendahuluan
- Risiko Hukum Dalam Kegiatan Bisnis
- Manajemen Risiko Hukum Menurut ISO 31022 – 2020 – Risk Management – Guidelines for the management of legal risk
- Risiko Hukum Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
- Audit Pengadaan Barang/Jasa
- Menghadapi Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Hukum Pengadaan Barang/Jasa
- Penutup
Spesifikasi Buku
- HardCopy
- Tebal 212 Halaman
Pengantar
Praktek pengadaan barang/jasa tidak bisa dihindarkan dari adanya risiko hukum. Standar internasional berupa ISO 31022-2020 – Risk Management – Guidelines for the management of legal risk, telah dikeluarkan oleh International Organization for Standardization sebagai alat (tool) yang bisa dijadikan alat untuk mengelola risiko hukum suatu kegiatan usaha, termasuk pengadaan barang/jasa.
Pengelolaan risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa berarti harus mengenali risiko hukum yang melekat kepada insan pengadaan barang/jasa itu sendiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Karena itu, setiap pelaksana pengadaan barang/jasa harus memahami responsibility matrix pada risiko hukum pengadaan barang/jasa untuk mengenali dan memahami seperti apa saja risiko hukum yang bisa diperkirakan muncul dalam pelaksanaan pekerjaannya. Selain itu pula, memahami aspek-aspek pada audit pengadaan barang/jasa juga turut membantu memahami risiko hukum pada praktek pengadaan barang/jasa.
Buku ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana menjadikan ISO 31022-2020 sebagai tool bagi pengelolaan risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, juga ada pengenalan akan titik kritis (red flag) yang perlu diperhatikan ketika dilakukan audit pengadaan barang/jasa.
Serta tak ketinggalan pula, ada tips ringan untuk menghadapi penyelidikan dan penyidikan kasus hukum terkait pengadaan barang/jasa, khusus diberikan bagi insan pengadaan barang/jasa yang sering stress sebelum dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum.
Buku ini sangat penting dimiliki khususnya bagi Pelaksana Pengadaan Baik di sektor Pemerintah, BUMN, maupun Badan Layanan Umum (BLU)
Special Bonus senilai Rp. 1.250.000:
- 5 Materi dan Video Pembelajaran Swakelola (sesuai Perpres 12 Tahun 2021)
- 7 Materi dan Video Pembelajaran Perencanaan Pengadaan (sesuai Perpres 12 Tahun 2021)
Profil Penulis
Wawan Zulmawan, adalah Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun (Februari 2017 – Februari 2019) dengan predikat Cumlaude, dengan disertasi berjudul : Manajemen Risiko Sebagai Aturan Hukum dan Upaya Meminimalisasi Risiko Hukum Bagi BUMN. Keahlian di bidang Pengadaan diperoleh dari pengalaman kerjanya sebagai profesional dan praktisi bisnis.
Pernah bekerja di salah satu bank nasional, menjadi VP Corporate Secretary & Legal di PT Angkasa Pura Kargo, Head of Legal and Corporate Secretary PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, Legal Advisor PT Angkasa Pura II (Persero) dan di Gapuraprima Group, Anggota Komite Risiko Usaha & GCG PT Angkasa Pura I (Persero), Procurement Counsel PT Surveyor Indonesia (Persero), Procurement and Corporate Counsel PT Angkasa Pura Solusi Integra dan PT Perikanan Nusantara (Persero). Pernah menjadi Direktur Utama BUMD Provinsi Banten, Direktur Utama BUMD Pandeglang, Komisaris BUMD Provinsi Banten, dan Komisaris Utama PT Banten Monorail Indonesia.
Buku Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa adalah buku ke-15-nya. Beberapa bukunya yang terbit 3 tahun terakhir antara lain: Manajemen Risiko Pengadaan Pemerintah (2019), Legal Risk Management BUMN (2019), Pengadaan Berkelanjutan Minim Risiko (2019), Business Judgment Rule BUMN (2019), Performance Based Contract Pengadaan Barang/Jasa (2020), Best Value for Money Pengadaan Barang/Jasa BUMN (2020), Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat: Proses, Mitigasi dan Risiko (2020) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa (2020). Penulis juga menerbitkan e-book berjudul : Cara Praktis Memahami Risiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2019), Cara Mudah Memahami Pengadaan Berkelanjutan (2019), Mengenali Kontrak Berbasis Kinerja (PBC) (2020), Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat : Proses, Risiko dan Mitigasi (2020) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri Pengadaan Barang/Jasa (2020).
Saat ini, selain menjadi Procurement Counsel di berbagai BUMN, Penulis juga seorang Asesor Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan – Badan Nasional Sertifikasi Profesi, pengajar untuk bidang procurement, di Human Capital (HC) BUMN dan di Integra, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, serta konsultan dan pengajar bidang pengadaan di Lembaga Pengembangan Konsultansi Nasional (LPKN).
Harga Normal
Harga Promo
Segera Pesan !
Penyelenggara Kegiatan
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.
Kunjungi Juga Website www.LPKN.id
Kontak Panitia : 0811-1102-495
Pengunjung Hari Ini : 3
Pengunjung Online : 1
Total Pengunjung : 5.691